jenisperalatan tambahan untuk pertambangan

(PDF) K3 TAMBANG.pdf | Redho Redwan

K3 TAMBANG.pdf. No Kode: DAR2/Profesional/001/2018 PENDALAMAN MATERI PENAMBANGAN MODUL 3 KEAMANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TAMBANG Dr. H. Agus Solehudin, ST., MT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2018 i fCOVER i DAFTAR ISI ii A. PENDAHULUAN 1 B. CAPAIAN PEMBELAJARAN 2 C ...

Kementerian ESDM RI

2017-3-24 · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomór 29, Tambahan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

2020-1-27 · pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,

Balai Diklat Tambang Bawah Tanah – Kementerian Energi ...

2019-11-28 · Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga profesional di bidang pertambangan mineral dan batubara, diperlukan adanya kerja sama antara instansi Pemerintah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan ...

ESDM

2021-6-9 · Mengingat 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

NOMOR : 02 PERATURAN DAERAH PROVINSI ...

2015-10-19 · - 93 - 32. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Biji Emas dan atau Tembaga; 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun

c.

2019-9-20 · untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 2. Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan 3.

1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO ...

2013-4-5 · Untuk mendapat satu Kuasa Pertambangan yang luas wilayahnya melebihi ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, peminta Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khsusus dari Menteri.

Inspektur Tambang ID

Perizinan. Halaman khusus mengenai perizinan kegiatan usaha pertambangan (WIUP, IUP, IUPK, dan lain-lain), serta pengajuan perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Inspektur Tambang ( KTT, KIM, KPP Madya, dan lain-lain). Halaman ini berisi persyaratan, format surat, dan penjelasan terkait jenis izin yang ada.

PENYELIDIKAN TANAH DENGAN BORING YANG ...

2019-7-13 · Hasil bumi Indonesia dari kegiatan pertambangan tersebut sudah tentu juga di ekspor keluar negeri sebagai tambahan penghasilan untuk negara. Sehingga banyak dari anak bangsa yang tertarik dan mulai menggeluti menimba ilmu dunia pertambangan agar …

Kepmen 202 thn 2004

2016-3-18 · acuan untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu air limbah; 7. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. Pasal 2 (1) Air limbah kegiatan pertambangan bijih emas dan atau a. air

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

2019-12-4 · Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4.

SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK ...

5. jumlah izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh); 6. jumlah izin usaha pertambangan operasi produksi

Home

2021-3-5 · Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2020-6-23 · LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 47, 2020 PERTAMBANGAN. Mineral dan Batubara. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Pemilihan Tanaman Untuk Revegetasi Tambang | PT ...

2019-1-9 · Pemilihan tanaman untuk revegetasi tambang memang didasarkan pada kondisi dan tata ruang lahan tambang. Jika tambang dilakukan di luar area hutan, maka secara otomatis reklamasi beralih fungsi menjadi tujuan revegetasi non kehutanan. Misalnya …

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ...

2020-3-18 · - 4 - Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang

Software Supply Chain Otomatis Terbaik | HashMicro

Software Supply Chain Otomatis Terbaik | HashMicro. Supply Chain Management Software No. 1 di Indonesia. Software Supply Chain Management untuk mendapatkan visibilitas dan analisis lengkap untuk kelola produk dan material secara akurat dan didesain untuk mengikuti cepatnya perubahan pasar. Selengkapnya Jadwalkan Demo.

2

2019-9-20 · Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. 12. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI ...

2018-7-6 · Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Presentation pertambangan

2011-11-10 · Presentation pertambangan 1. Pertambangan terbuka dan reklamasi lahan pertambangan Agus sutiawan 2 IB0 1 2. Pertambangan terbuka dan reklamasi lahan pertambangan 3. Latar Belakang Sebagai daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya mineral Indonesia merupakan salah satu negara tujuan tempat pertambangan …

Aplikasi ERP Terlengkap untuk Kemudahan WFH | HashMicro

Aplikasi ERP Terlengkap untuk Kemudahan WFH | HashMicro. Aplikasi Web Based ERP Terbaik untuk Work from Home. Kerja dari rumah akan lebih efektif jika menggunakan Aplikasi ERP Berbasis Web HashMicro terlengkap dengan proses implementasi cepat, hanya 7 hari! Selengkapnya Jadwalkan Demo.

16-PermenESDM_22-2018.pdf

Page 2 of 11 - 2 - b. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, perlu mengatur kembali hak dan larangan bagi pemegang Izin

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...

2013-4-5 · Untuk pembiayaan kebijaksanaan mengatur dan mengurus urusan usaha pertambangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I pada saat penyerahan, maka sumber pembiayaan dan inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada di daerah

2

2019-9-20 · - 2 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

PERKAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2008

2019-11-26 · 3 2. Bahan peledak Komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang bersifat komersial. 3. Bahan Kimia berbahaya adalah bahan kimia atau sesuatu, baik dalam keadan ...

Izin usaha pertambangan

2021-8-10 · Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.[1] Terdapat 3 bentuk usaha pertambangan di ...

TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL ...

2014-8-27 · pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 31. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah 32.

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

2019-9-20 · diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. 19. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang

PMK No. 235/PMK.07/2010 tentang Alokasi Tambahan ...

PMK No. 235/PMK.07/2010 tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010 Mencabut : PMK No. 182/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 Tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Saya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan …