peraturan tambang pertambangan

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

2019-9-20 · bangan kepada pekerja tambang yang menangani pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan. Pasal 4 ( 1) Pengusaha pertambangan wa j ib menun j uk Kepala Teknik Tambang untuk memimpin langsung dl lapangan dalamumum.

Jurnal Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan ...

2015-9-3 · 7 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 24 Tahun 2012, LN No. 45 Tahun 2012, TLN No. 5282.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan ...

2016-1-10 · Dunia pertambangan Indonesia akhirnya memiliki sistem manajemen keselamatan pertambangan Indonesia. Hal ini ditandai dengan diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No.38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Beleid yang ditandatangani 30 Desember 2014 ini telah memberi harapan bagi para praktisi dan dan professional HSE di pertambangan …

Sejarah Pengaturan Pertambangan Minerba dan Perjanjian ...

2020-4-14 · Pengaturan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut tentu memiliki konsekuensi tersendiri terhadap berbagai ketentuan yang akan telah ada sebelumnya. Begitupun dengan pengaturan mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hingga saat ini belum memiliki kejelasan atau cantolan hukum yang …

Pajak Pertambangan Emas, Bagaimana Ketentuannya ...

2019-10-17 · Baca Juga: Peraturan PPh Badan Perbaiki Iklim Investasi Pertambangan PP Nomor 37 Tahun 2018 Maksimalkan Penerimaan Pajak Pertambangan Selama ini, penerimaan negara dari sektor pertambangan di Indonesia dinilai belum maksimal, terutama perusahaan yang …

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (" PP 23/2010 "), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Ketentuan Hukum Pertambangan Rakyat

2016-9-28 · Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas.

DT Berita

2019-6-7 · Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjabarkan bahwa IUP terdiri dari IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. IUP eksplorasi mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN USAHA

sesuai peraturan yang berlaku, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan. 2Hasil Wawancara dengan Pak Gunawan dari Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Undang

Amdal Terhadap Pengelolaan Tambang | Jadwal Bimtek

2017-10-18 · Klasifikasi Bahan Tambang Kelayakan teknis pertambangan dlm pelaksanan RKL & RPL (AMDAL) Isu-Isu Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Ruang lingkup kegiatan tambang Hambatan dalam penanganan amdal pertambangan Studi Kasus dan Diskusi ...

Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan ...

2014-2-23 · Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat pemberlakukan dan perubahan atau penggantian produk peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda hingga Era kemerdekaan baik Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

Menteri ESDM Rilis Aturan Baru Perpanjangan Kontrak ...

Menteri ESDM mengeluarkan aturan baru perpanjangan kontrak tambang di tengah pandemi corona. tirto.id -. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

2014-10-23 · 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ...

2009-8-20 · daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. 23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang

Peraturan PPh Badan Perbaiki Iklim Investasi Pertambangan ...

2019-5-1 · Peraturan PPh Badan Perbaiki Iklim Investasi Pertambangan Kualitas terkait peraturan perundang-undangan perpajakan sektor pertambangan dinilai memang perlu segera dilakukan perbaikan untuk menjaga iklim investasi sektor pertambangan positif.

Syarat dan Prosedur Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan

2021-2-4 · Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara serta perubahannya (PP Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Minerba), IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai

(PDF) PERATURAN K-3 PERTAMBANGAN UMUM | angga ...

PERATURAN K-3 PERTAMBANGAN UMUM DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERBAPABUM DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PABUM 1 f DASAR HUKUM PENGAWASAN K3 : A. UNDANG – UNDANG u00011 TH 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan u0001UU NO.4 TAHUN 2009 TENTANG MINERBA u0001NO. 1 TH …

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang – konsultan ...

2014-11-22 · Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Teknik Pertambangan yang Baik, yang diddalamnya memuat tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha Mineral dan Batubara.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

2020-1-27 · 17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

DT Diskusi

2019-8-29 · Kali ini saya akan membahas mengenai peraturan tambang rakyat, yang saya bahas disini hanya secara umum dan fakta dilapangan. Dunia Pertambangan sudah dikenal sejak ribuan tahun, menurut catatan sejarah, orang yang melakukan penambangan pertama di dunia adalah orang hindu dan cina perantauan ratusan tahun yang lalu (zulkifli Arif 2014). dan kemudian berkembang seiring …

Database Peraturan [JDIH BPK RI]

 · PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat ...

2021-3-15 · tambang wajib dilakukan oleh perusahaan pertambangan.8 Peraturan reklamasi dan pascatambang bagi pelaku usaha pertambangan rakyat pemegang IPR yang selanjutnya dalam pelaksanaannya dibuat oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang

SKRIPSI OLEH : RACHMAYUNI GITHASARI NIM ...

2019-10-24 · kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif . Kepala Teknik Tambang : orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan operasional pertambangan serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada

Kementerian ESDM RI

2017-3-24 · PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN Menimbang a. ...

Peraturan PPh Badan Perbaiki Iklim Investasi Pertambangan ...

2019-5-1 · Kualitas terkait peraturan perundang-undangan perpajakan sektor pertambangan dinilai memang perlu segera dilakukan perbaikan untuk menjaga iklim investasi sektor pertambangan positif. Perlu Anda ketahui bahwa karakter khas sektor pertambangan memiliki proses bisnis yang panjang dan manajemen risiko yang besar sehingga membutuhkan kepastian hukum.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

2020-1-17 · -2 Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, rekomendasi untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dan i satu koma tujuh persen) ke luar

Pertambangan Emas | United Tractors

Pertambangan Emas. United Tractors melalui anak usaha PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) telah menyelesaikan akuisisi 95% kepemilikan atas PT Agincourt Resources ("PTAR"), perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan dan pengolahan mineral emas di Sumatera Utara. DTN memiliki 95% saham PTAR, sedangkan 5% saham sia dimiliki ...

Izin Usaha Pertambangan

Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (" PP 23/2010 ") mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI ...

bidang pertambangan. Peraturan di Tingkat Daerah Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 ... batubara dan minyak bumi, hasil tambang bahan galian Golongan C kurang memberi pengaruh terhadap perekonomian di berbagai daerah. salah satu ...

Regulasi Ketenagakerjaan Di Sektor Pertambangan

2020-8-18 · Regulasi Ketenagakerjaan Di Sektor Pertambangan. Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Regulasi Ketenagakerjaan di sektor pertambangan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 234/MEN/2003. Untuk mengikuti seminar hub 0899-8121-246 CV Info

(PDF) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K 30 MEM ...

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018 Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik

Kewajiban Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR ...

2019-1-23 · Karena fokusnya sektor pertambangan, berarti peraturan perundang-undangan yang dimaksud mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial …

JAMINAN REKLAMASI PERTAMBANGAN

2020-4-30 · 3 yang berhasil ditarik dari perusahaan tambang meningkat tajam hingga hampir 400%.11 Tercatat pada 2016, saat kewenangan jaminan reklamasi berada di kabupaten (bupati) adalah sebesar Rp109,5 miliar dan US$565.

MEMASUKI ERA PERTAMBANGAN INDONESIA ...

2021-4-21 · Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM …