hukum pertambangan mineral

Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan ...

usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Timur di wajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur. Perizinan atau izin merupakan salah satu instrument hukum administrasi Negara yang

PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN ...

Pengaturan hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan di Kota Samarinda, banyak yang menyimpangi aturan-aturan yang ada dalam ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam sistem

Hukum Perizinan Bahan Galian, Tambang, Dan Mineral DI ...

Overlap ini dapat dicermati dalam ketentuan UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kontroversi ini berdampak pada validitas norma hukum dan efektifitas penegakan hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Menghitung PBB Pertambangan MIneral dan Batu Bara

2016-11-7 · Ringkasan: PBB terutang untuk objek pajak pertambangan mineral dan batubara dihitung bedasarkan tarif pajak dikalikan dengan NJKP. Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5% dan NJKP ditetapkan sebesar 40% dari NJOP.

Sistem Hukum Pertambangan dan Peraturan Perundang ...

2021-7-17 · Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengingatkan perlunya sistem hukum pertambangan dan peraturan perundang-undangan sektor mineral dan batubara ditinjau ulang agar lebih baik. Hal ini mengemuka dalam kegiatan pelatihan dasar hukum pertambangan minerba. Pada kesempatan itu, pembicara dalam pelatihan disampaikan oleh tokoh-tokoh senior dan ahli dalam bidang pertambangan …

Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batu Bara Dalam ...

Buku ini mengupas tuntas kedudukan pengusahaan mineral dan batubara dikaitkan dengan prinsip, filosofi, dan teori dalam hukum agraria nasional. Buku ini menarik karena memberikan perspektif baru bagaimana sesungguhnya kedudukan dan persesuaian antara konsepsi hak menguasai negara dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dengan konsepsi hak menguasai negara yang terkandung dalam hukum ...

Indonesian Mining Law / Hukum Pertambangan

2019-10-2 · Hukum Pertambangan Indonesia. What is the basis regulation for Indonesian Mining Law? Mineral and coal mining activities are governed by the Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (" Mining Law "). The previous regime of mining law is regulated under law 11 of 1967 which governed the framwork of the existing contract of work.

KOMPARASI HUKUM PERIJINAN PERTAMBANGAN DI ...

2021-1-18 · hukum perijinan Pertambangan di Indonesia: 1. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Merujuk pada Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 UU No. 4

PROBLEMATIKA PENEGAKKAN HUKUM MENGACU ...

104 ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 1, April 2013, Halaman 1-151 diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan penataan kembali pengaturan yang

Dwi Haryadi

2019-5-24 · Pengantar Hukum Pertambangan Minerba KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil''alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas Ridho-Nya dapat menyelesaikan buku ajar ini. Buku yang berjudul "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral ...

Pengertian Pertambangan, Mineral, dan Batubara | TDS …

Pengertian Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu,pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi ...

Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Pertambangan di Kabupaten Malang dibagi atas pertambangan mineral logam, mineral non logam dan mineral batuan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hambatan implementasi dan upaya mengatasi hambatan implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 terkait dengan pengawasan oleh dinas terkait.

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

2019-9-20 · 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ...

2009-8-20 · menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. 23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelatihan Dasar Hukum Pertambangan Mineral dan ...

2021-6-21 · Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Mengadakan Pelatihan Dasar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara 2021 secara daring. Pelatihan Dasar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara 2021 ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya PUSHEP untuk berpartisipasi dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap hukum pertambangan. …

Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan ...

Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda banyak menyimpang sejak awal usaha pertambangan batubara, salah satunya yang diabaikan adalah studi kelayakan. Kata Kunci: Rencana, Pengelolaan, Pengaturan, Sumber Daya, Tambang.

Problematik Sentralisasi Perizinan Pertambangan Mineral ...

2021-3-29 · Namun, dalam UU No. 3 Tahun 2020 tersebut, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan mineral dan batu bara khususnya dalam kewenangan pemberian izin justru telah ditarik ke Pemerintah Pusat sehingga pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilaksanakan Pemerintah Daerah pun digugurkan dengan adanya UU perubahan tersebut (Andre Barahamin: 2021).

(DOC) ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL ...

Ada tujuh asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (" UU Minerba "), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP.

SALINAN

2020-7-9 · Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar

Hukum Pertambangan | PDF

2019-4-4 · HUKUM PERTAMBANGAN Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN A. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan Istilah Bahasa Inggris Mining Law, yaitu Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah Menurut Salim, hukum petrtambangan :keseluruhan kaidah hukum yang …

Daftar Formasi CPNS Kementerian ESDM 2021, Ada ...

2021-6-30 · 11. Analis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara - S1 Teknik Pertambangan - S1 Geologi - S1 Teknik Geologi - S1 Ilmu Hukum - S1 Hukum 12. Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral …

Pengertian Pertambangan, Mineral, dan Batubara | TDS …

Pengertian Pertambangan, Mineral, dan Batubara Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.

Ketentuan Hukum Pertambangan Rakyat

2016-9-28 · Wilayah pertambangan rakyat ("WPR") adalah salah atu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. [1] Yang dimaksud dengan wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

About | Hukum Pertambangan

About | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia Leks&Co adalah sebuah firma hukum Indonesia yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang-orang muda, dinamis, dan cerdas, beroperasi pada sistem manajemen mutu yang ...

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang ...

Dasar hukum Undang-undang (UU) ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Istilah bahasa inggris ; Mining law. Hukum pertambangan ...

Istilah bahasa inggris ; Mining law. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah. (ensiklopedia indonesia). Hukum pertambangan adalah

Politik Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan ...

2019-4-2 · Politik Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara Oleh: Akmaluddin Rachim, S.H., MH Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya harus dikuasai oleh negara …

Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan ...

Having an issue? Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN ...

2016-12-13 · Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin ... (Ahmad Redi) 401 tsVinding BPHN Volume 5, Nomor 3, Desember 2016 20 years governments, businesses, and civil society have accepted sustainable

About Us | Hukum Pertambangan

About Us | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia Leks&Co adalah sebuah firma hukum Indonesia yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang-orang muda, dinamis, dan cerdas, beroperasi pada sistem manajemen mutu ...

Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan ...

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Concept of the Form of a Mineral and Coal Mining Company in the Perspective of Basic Laws 1945 Arif Firmansyah Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung ...

ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN ...

2015-5-18 · Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambanganmineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubaradapat memberikan kegunaan bagi …

Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan ...

Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law Hudriyah Mundzir1, Sri Hudiarini2, Shohib Muslim3 1,2,3 UPT-MKU, Politeknik Negeri Malang [email protected] , 2 [email protected] ...